BERITA politik paling heboh pekan ini tentulah unjuk rasa keras yang berlangsung brutal di katedral politik Sumatera Utara yang berujung pada tewasnya Abdul Aziz Angkat, ketua DPRD provinsi yang berpenduduk multietnik itu.
Tak bisa lain, satu kesan sisa yang menonjol adalah: Batak itu memang keras. Di milis Forum Pembaca Kompas – yang beranggota hampir sepuluh ribu itu – seorang warganya menulis begini, “Sebagai orang yang dibesarkan di kota Medan, saya merasa malu. Apalagi kejadian pilu ini terkait dengan pembentukan Provinsi Tapanuli. Saya sangat malu sebagai suku Batak!”
Orang Batak memang jadi terdakwa dalam insiden ini, apa boleh buat. Namun tidak banyak orang tahu, sang korban sebenarnya adalah juga orang Batak, berasal dari rumpun sub-etnik Pakpak. Marga-marga Pakpak seperti Angkat, Bintang, Gajah, Padang, Sinamo, Tumanggor, dan masih banyak lagi, hampir tidak dikenal sebagai marga-marga Batak seperti yang telah tenar lebih dulu dari rumpun Batak lain seperti Sitorus, Sihombing, Sembiring, Pohan, Panggabean, Panjaitan, Silalahi, Siregar, atau Saragih.
Perlu segera ditegaskan, kekerasan bukanlah kegemaran khusus orang Batak, dan bukan pula ciri khasnya. Semua kaum, suku, dan bangsa pernah melakukannya: di Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua, bahkan di semua penjuru benua dan pelosok dunia, seperti di istana raja-raja Persia, kaisar-kaisar Romawi, prabu-prabu Singosari – ingat misalnya hikayat keris Mpu Gandring – dan sultan-sultan Mataram kuno. Barangkali cuma di benua Antartika tak ada aksi kekerasan. Dan itu jelas karena manusia apalagi keraton tidak ada di sana.
Jalan Kekerasan Tetap Digemari
KEKERASAN sebagai metode mewujudkan kehendak telah dipraktikkan manusia sejak purbakala dengan sokongan ilmu dan teknologi zamannya. Meski dewasa ini kekerasan dianggap sebagai sangat buruk, dan karena itu harus dijauhi, sebab jika tidak akan dicela dan dihakimi keras oleh masyarakat beradab, tetapi nyatanya kekerasan memang membawa nikmat bagi pelakunya. Juga, jalan kekerasan terlihat sangat praktis, instan dan ekonomis, serta membawa hasil besar secara efektif. Tidak heran Brutus melakukannya terhadap Caesar di Roma, Ken Arok terhadap Tunggul Ametung di Tumapel, dan Suharto di Aceh, Papua, dan Buru. Amerika pun melakukannya di Iran, Irak, dan Afganistan; Israel di Gaza, Tepi Barat, dan Libanon; dan pekan ini pendukung bakal Provinsi Tapanuli di kantor DPRD Sumatera Utara. Bisa diduga, kita masih akan terus menyaksikan aksi-aksi kekerasan di berbagai panggung kehidupan, dari skala kecil sampai kolosal, oleh aktor-aktor individual maupun satuan-satuan resmi nasional.
Persaingan adalah mulanya, konflik kepentingan adalah arenanya, dan perwujudan niat menguasai adalah cita-cita ultimatnya. Sudah niscaya selalu ada pihak yang tersisih, kalah, terluka, hilang atau mati. Tetapi korban-korban itu selalu dianggap wajar belaka, memang sudah seharusnya demikian, dan karenanya baiklah diabaikan atau dilupakan begitu saja.
Pada saat yang sama, pihak pelaku kekerasan, apalagi jika hasilnya besar, selain memperoleh kenikmatan intrinsik yang hebat — perhatikan misalnya ekspresi puas wajah-wajah para pendemo saat berhasil menjebol gerbang, mengobrak-abrik ruang sidang, atau meninju wajah Aziz Angkat — oleh kaumnya akan dielu-elukan sebagai pahlawan, diberi legitimasi legal, dihadiahi berbagai privilese, serta dikukuhkan posisinya dalam panteon sosial mereka.
Saat di zaman mutakhir ini, meminjam istilah Thomas L. Friedman, dunia sudah semakin datar – ketika peristiwa-peristiwa kekerasan bisa ditonton lalu diskusikan lewat televisi layar datar – maka kita pun meniru dan mempelajari kekerasan itu, tidak saja caranya dan tekniknya, tetapi juga nafsunya dan motivasinya, sekaligus dan serentak. Demikianlah etos kekerasan merambah makin luas dan berakar makin dalam di seluruh dunia. Tinggal menunggu momen ledak yang pas. Disederhanakan, kira-kira begitulah keterangan Rene Girard, sejarawan dan filsuf kondang kelahiran Avignon, Prancis, tentang situasi dan dinamika kekerasan dewasa ini dalam sejarah kontemporer kita.
Pancaroba Demokrasi
DEMOKRASI sebagai sebagai suatu sistem, prinsip, proses dan prosedur sesungguhnya tidaklah asing bagi orang Batak sejak zaman pra-kolonial. Bahkan di zaman Orde Baru yang sistem politik nasionalnya tidak demokratis, di tingkat adatnya orang Batak tetap saja bergaya demokratis. Tatkala kesempatan membentuk Provinsi Tapanuli terbuka lebar sedekade lalu bersamaan dengan tumbangnya Orde Baru, antusiasme besar segera saja melanda sebagian elit dan warga eks karesidenan Tapanuli zaman Belanda.
Tetapi warga wilayah itu ternyata sudah banyak berubah: semakin kompleks, semakin sadar kelompok, dan semakin berbeda kepentingan maupun orientasi politiknya. Ditambah dengan belum matangnya demokrasi republik beserta semua perangkat pendukungnya di musim pancaroba era reformasi ini, provinsi yang didamba-dambakan itu tidak juga terbentuk sesudah menghabiskan begitu banyak waktu, tenaga, dan ongkos, akhirnya melahirkan rasa frustrasi yang berujung pada amuk massa. Itulah yang terjadi hari Selasa lalu di Medan.
Namun ini tetap tak bisa diterima, demokrasi yang diniatkan sebagai sistem untuk lebih mengadabkan perilaku negara dan warganya, hanya bisa terwujud melalui jalan hukum yang tegas. Ya, hukum harus ditegakkan! Siapapun yang melanggar atau mengabaikan hukum Selasa lalu harus diproses secara hukum pula.
Hati Rinto Membuka Jalan Damai
KETIKA di tahun 80-an film laga seri Rambo mencuat terkenal yang berkoinsidensi dengan populernya lagu-lagu karangan Rinto Harahap, entah dari mana asalnya, muncullah ungkapan kocak, tampang Rambo hati Rinto, untuk menggambarkan dualitas karakter orang Batak. Tampang dan suara orang Batak yang tegas dan keras itu biasa terlihat di terminal bis, metromini, kantor-kantor, termasuk gereja-gereja, tetapi di situ juga mereka tarik suara, memetik gitar, dan melantunkan kor.
Tapi dualitas semacam ini pun bukanlah monopoli orang Batak. Semua orang juga begitu: bisa keras bahkan sanggup membunuh secara sadis jika terdesak namun juga memiliki sisi yang lembut, penuh cinta, romantisme, dan puisi. Guru-guru dan ajaran-ajaran kebajikan seperti yang berasal dari Siddharta Gautama, Isa Almasih, Jalaluddin Rumi hingga Mahatma Gandhi, Bunda Teresa, dan Nelson Mandela yang telah mewarnai berbagai peradaban dan kebudayaan sejak dulu kala, juga mempengaruhi masyarakat Batak. Ini jelas tampak dalam keseniannya, tembang-tembang maupun sastranya, serta relasi-relasi interpersonalnya.
Jika berkonflik, sama seperti kelompok masyarakat lain, orang Batak juga mempunyai strategi budaya, perangkat adat, dan instrumen sosial tersendiri untuk menyelesaikannya. Yang terkenal misalnya sistem Dalihan Natolu dengan panduan sehimpunan kaidah canggih semisal ‘menjaga padi di ladang tanpa bandringan’ atau ‘menggembalakan kerbau di padang tanpa pecut’. Namun keberhasilan strategi dan aplikasi perangkat dan instrumen di atas pada akhirnya sangat tergantung pada kualitas pribadi warganya, efektivitas birokrasi organisasi-organisasinya, serta integritas prosedur dan mekanisme operasionalnya.
Kini, pasca anarki Medan, saat semua perangkat di atas diragukan keandalannya, warga Batak sebaiknya kembali berpaling kepada watak terhalusnya, mengakses kalbu terbaiknya, dan mengizinkan hati cantik itu – hati Rinto – kembali tampil mengalun dengan tembang merdu berjudul Jalan Penuh Damai Menunggumu. Horas bah. Njuah-njuah banta karina.
